Pelanggar PPKM Darurat di Tangsel Bakal Dijerat 3 Bulan Penjara

TANGSEL – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) masih menimbang sanksi tipiring, bagi pelanggar PPKM Darurat.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, sebelum PPKM Darurat diterapkan, pihaknya sudah mulai memberikan sanksi bagi para pelanggar prokes Covid-19 agar ada efek jera.

“Kami sudah memberikan sanksi, mulai penyegelan tempat usaha, sampai disuruh merenung di TPU Jombang,” pungkas dia.

Sementara untuk sanksi pidana atau tipiring, pihaknya masih belum memilih sebagai opsi. Lantaran, masih berpegangan pada peraturan daerah sebelumnya, dan aturan yang lainnya.

“Sanksinya peneguran lisan, pencabutan izin bagi pelaku usaha. Memang sempat tercetus agar dilakukan tipiring, tetapi kita berpegang pada perda dan kami melihatnya demikian,” tambah Benyamin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel Aliansyah mengatakan, sanksi tipiring sangat mungkin untuk dikenakan kepada pelanggar prokes.

“Untuk sanksi, setiap ketentuan ada sanksi. Ini kan termasuk tindak pidana ringan. Dia kan sanksinya maksimal 3 bulan (kurungan) dan ada dendanya,” timpalnya.

Meski demikian, dalam penerapan PPKM Darurat ini pihaknya akan fokus pada sejauh tingkat keberhasilan menurunkan angka Covid-19 di masyarakat dan berpegang pada surat edaran wali kota.

“Kita selama ini, dalam PPKM Darurat ini, kita mengacu pada surat edaran wali kota terkait Covid-19 dan prokes. Secara umum kita juga ada Undang-Undang Kekarantinaan dan KUHP,” sambungnya.

Dalam memantau pelaksanaan PPKM Darurat itu, pihaknya ikut terlibat dalam tim pengawasan dan akan menindak setiap pelanggar sesuai aturan yang ada.

“Ya, sebenarnya dengan adanya PPKM Darurat ini, bagaimana kita bisa mensosialisasikannya dulu, kita juga membentuk tim melakukan pengawasan. Seperti apa nanti SOP-nya,” tukasnya. (ms/frd)

Mungkin Anda Menyukai